Layanan Hukum Pidana dan Perdata

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata.

Layanan Hukum Perusahan atau Bisnis

Silgar and Partner Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perusahaan atau Bisnis.

Layanan Hukum Ketenagakerjaan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan.

Layanan Hukum Pertanahan dan Properti

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Pertanahan dan Properti.

Layanan Hukum Perbankan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perbankan.

Layanan Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen.

Layanan Hukum Kesehatan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Kesehatan.

Layanan Hukum Tata Usaha Negara

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Minggu, 13 September 2020

Kalah di PTUN, Jeratan Pidana Menanti Jika Tidak Jalankan Putusan

Kasus pemecatan sepihak pada Tiga dari lima orang Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, oleh kepala desa nya, berkumpul di salah satu Kantor Pengacara di Garut “Silgar & Partnes” di JI. Siliwangi No 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk melakukan konferensi pers terkait gugatan mereka, Jumat (11/09).

 

Ke tiga orang Perangkat Desa tersebut adalah : 1. Yeni Heryanti (38), Alamat : Kampung Kondang Rege RT.03, RW.06, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, 2. Nina Yulianti (27), Alamat : Kampung Kondang Rege, RT.01 RW.06, Desa Sukamukti, Cilawu. 3. Nenden Yuniarsih. (24), alamat : Sindangsari, RT.04, RW.09, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu.

 

Anton Widiatno SH, selaku kuasa hukum para perangkat desa tersebut adalah salah satu pengacara di Garut yang terkenal dengan kearifan sosialnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melawan tergugat Kepala Desa Sukamukti dengan Salinan Putusan Nomor Perkara #51/G/2020/PTUN.BDG

 

Pengacara senior Silgar& Partners, Anton Widiatno SH., yang didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut Syarif Hidayat, dan ke tiga orang perangkat desa, mengungkapkan jika pihaknya menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020, dari tiga orang Perangkat Desa yang merasa dirugikan dengan Pemberhentian tersebut, yang merasa keberatan atas Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Titin Karyatin tentang Pemberhentian sebagai  Perangkat Desa Sukamukti.

 

“Terhitung tanggal 7 Januari 2020, Kades memberhentikan Nenden Yunarsih dari jabatan sebagai Kaur Perencanaan, Nina Yuliyanti, dari jabatan Kadus II Desa Sukamukti, Yeni Heryanti dari jabatan Kadus II Desa Sukamukti,” ungkapnya.

 

Anton manambahkan, Para pemohon tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pengunduran diri Sebagai Aparat Desa Sukamukti walaupun dipaksa membuat surat pengunduran diri. Para Pemohon juga beralasan masih bisa dan mampu bekerja sebagai Aparat Desa Sukamukti.

 

“Kami menilai tindakan Kepala Desa Sukamukti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Aparat Desa tidak sesuai dengan aturan hukum, diantaranya, Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67, Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, tegasnya.

 

Namun menurut Anton setelah pihaknya melakukan gugatan dan memenangkan perkara tersebut, mau tidak mau Kades harus segera menjalankan keputusan PTUN, jika tidak maka jeratan pidana akan segera menantinya.

PTUN Menangkan Gugatan Perangkat Desa Sukamukti Kec. Cilawu Kab. Garut

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan tiga orang perangkat Desa Sukamukti, Kec. Cilawu, Kab. Garut, Jawa Barat.

Para perangkat desa ini sebelumnya menggugat Kepala Desa Sukamukti, karena diberhentikan tanpa alasan yang jelas pada 7 Januari 2020. Padahal mereka sudah bekerja di desa tersebut selama 4 tahun lalu.

Ketiga perangkat desa itu adalah Yeni Heryanti (38), warga Kampung Kondangrege RT 03/06, Nina Yulianti (27), warga Kampung Kondangrege, RT 01/06, dan Nenden Yuniarsih (24), warga Kampung Sindangsari, RT 04/ 09, ketiganya warga Desa Sukamukti, Kec. Cilawu.

“Atas dasar putusan PTUN itu pemecatan yang dilakukan kepala desa Sukamukdi dinyatakan batal atau tidak sah tentang pemberhentian perangkat desa.” kata Anton Widiatno SH, selaku kuasa hukum para perangkat desa didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Garut, Syarif Hidayat, disalah satu kantor pengacara di Garut yaitu Kantor Hukum “Silgar & Partnes ” JI. Siliwangi Np. 8, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (12/09).

Anton menuturkan, isi keputusan hakim PTUN di antaranya 1). Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, 2). Membatalkan SK keputusan kepala desa Sukamukti Kec. Cilawu, Kab. Garut tanggal 7 Januari 2020 nomor 141,1/01/DS/I/2020 tentang pemberhentian ketiga perangkat desa tersebut, 3). Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan kepala desa tentang pemberhentian untuk ketiga perangkat desa tersebut, dan 4). Kepala desa diwajibkan untuk mengembalikan martabat dan kedudukan para perangkat desa sesuai aturan yang berlaku.

”Artinya ketiga perangkat desa tersebut harus segera dipekerjakan kembali seperti semula” ujar Salah satu pengcara di Garut itu.

Ia mengatakan, sebenarnya yang diberhentikan itu ada lima orang, namun yang dua orang menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Sedangkan yang tiga wanita ini menolak menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Kepala Desa.

“Jadi begini, para perangkat desa ini tidak pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri walaupun dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat kepala desa. Mereka juga beralasan masih bisa dan mampu bekerja sebagai aparat desa Sukamukti. Bahkan setelah kami cek, ternyata surat pemberhentian ini tidak ada rekemendasi dari camat Cilawu. Makanya para pemohon merasa keberatan dengan keputusan tersebut dan ahirnya memberanikan diri mengajukan ke PTUN, dan menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya sejak Februari 2020. Alhamdulillah hasilnya positif, PTUN memenangkan gugatan perangkat desa ini” ujarnya.

Selanjutnya, kata Anton, pihaknya akan mendampingi ketiganya menghadapi kepala desa sambil membawa amar pususan dari PTUN Bandung.