Layanan Hukum Pidana dan Perdata

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata.

Layanan Hukum Perusahan atau Bisnis

Silgar and Partner Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perusahaan atau Bisnis.

Layanan Hukum Ketenagakerjaan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan.

Layanan Hukum Pertanahan dan Properti

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Pertanahan dan Properti.

Layanan Hukum Perbankan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perbankan.

Layanan Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen.

Layanan Hukum Kesehatan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Kesehatan.

Layanan Hukum Tata Usaha Negara

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Senin, 27 Juli 2020

Penghina Guru, Memohon Maaf dan Sesali Kebodohannya Gunakan Medsos

Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap guru yang dilakukan oleh DI (45) warga Kampung Dangiang, RT 02, RW 01, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memasuki babak baru, Senin (28/07).

DI yang melakukan penghinaan kepada guru melalui akun media sosial facebook nya membuat PGRI Kabupaten Garut melakukan upaya hukum dengan menyerahkan kasus tersebut kepada kuasa hukumnya Silgar & Partners, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi, Garut.

Menurut kuasa hukum PGRI yang diwakili Kantor Pengacara di Garut yaitu Anton Widiatno SH saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan kasus tersebut telah dilakukan mediasi antara PGRI dengan DI yang difasilitasi oleh pihaknya.

“Alhamdulillah ada itikad baik dari saudara DI yang memohon maaf atas cuitan status Face book nya yang dirasa telah menghina profesi mulia guru, dan saudara DI datang memenuhi undangan kami untuk melakukan mediasi dengan PGRI Kabupaten Garut,” ungkap Anton.

Sementara DI saat dikonfirmasi di tempat yang sama mengatakan dirinya sangat menyesali perbuatannya yang telah menghina guru, dirinya beralasan sama sekali tidak bermaksud lain hanya meluapkan kedongkolannya terhadap situasi saat ini.

“Saya memohon maaf kepada seluruh guru yang ada di Indonesia umumnya, khusunya yang berada di Kabupaten Garut, karena kebodohan dan ketelodaran saya sehingga telah menyakiti perasaan mereka, sekali lagi mohon dimaafkan atas semua kesalahan saya,” ungkapnya penuh sesal

Jumat, 10 Juli 2020

Kuasa Hukum Ahli Waris Sangat Menyayangkan Kinerja Pelayanan BPN Garut Kurang profesional

Garut -Jawa Barat - Kamis, 9/7/2020 bertempat dikantor ATR/BPN di Jl. Suherman Ciateul Garut, terlihat Kuasa hukum ahli waris H. Ridwan Sidik selaku pemilik SHM 2887 yang bernama Anton Widiatno S.H dari Salah satu kantor pengacara di Garut yaitu Silgar & Partners yang beralamat di Jl. Siliwngi No.8 Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Terlihat sedang berdebat dengan Kasubsi Bidang Sengketa Dan Perkara yang bernisial (ID) persoalanya tujuh bulan kebelakang sertifikat tersebut digugat di Pengadilan Negeri Garut, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Garut lima bulan yang lalu ujar Anton Widiatno, S.H.

"Dan hasil putusanyapun jelas dimenangkan oleh klienya, selaku tergugat tiga, justru BPN lah yang menjadi tergugat satunya tambah Anton Widiatno, S.H. Namun yang membuat saya heran sekarang kan sudah lebih dari waktu yang telah ditentukan, kenapa masih belum dibuka blokiranya sampai saya bersuratpun masih belum dibuka terangnya kesal. Padahal jelas termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita kata anton menambahkan ; pada bagian keenam tentang jangka waktu blokir pasal 13 pada ayat 1, dan 2, sangat jelas, dipertegas oleh bagian ketujuh tentang hapusnya catatan blokir, pasal 15 ayat 1 huruf a,b,c,d ayat 2, dan 3 juga sangat terang benderang namun  pak (ID) selaku kasubsi yang membidangi hal ini justru berdalih, bahwa dirinya mengacu kepada peraturan menteri yang sama namun dibagian sembilan tentang pencatatan blokir atas inisiatif kementerian, pasal 19 huruf a,b,c namun dalil yang dipakai ini tidak didukung oleh bukti, pungkas anton.

"Ditempat yang sama ID ( Kasubsi Penanganan Sengketa dan Perkara) bersikukuh berdalih saat diwawancara oleh awak media, bahwa pemblokiran tersebut secara otomasis masuk didalam sistem ujarnya, namun ketika ditanya apakah syarat - syarat melakukan blokir sebagaimana dimaksud olehnya yakni inisiatif kementerian itu sudah terpenuhi seperti yang termaktub pada pasal 19 huruf a perintah menteri, apakah ada buktinya bahwa menteri itu telah memerintahkan, lantas huruf b. Perintah Kepala kantor wilayah, juga tidak mampu membuktikan surat perintahnya, Atau huruf c. Pertimbangan dalam keadaan mendesak juga tidak mampu dijabarkan dengan baik oleh seorang kasubsi, bahkan ID menyatakan keberatan diliput oleh media, sehingga wawancarapun tidak dilanjutkan.

"Awak media merasa ada yang janggal dengan jawaban (ID) Padahal proses pengadilan sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, seharusnya dalam waktu 30 hari sejak diputuskan atau tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat, secara otomatis blokir akan terbuka jika memang benar diblokir, lalu apakah perbuatan kasubsi ini dapat dikatagorikan menentang putusan pengadilan?.. sudah seharusnya pegawai yang diatasnya sering melakukan efaluasi atas kinerja bawahanya, agar kebijakan yang diputuskan tidak merugikan masyarakat.

"Sebelumnya awak media juga telah lakukan wawancara dengan ahli waris yang notabene klien anton yakni abdul rohman, dalam wawancaranya dirinya bersama ahli waris yang lain merasa kecewa,dan tentu sangat dirugikan atas pernyataan yang dilontarkan oleh (ID), karena proses hukum sudah selesai dan telah incrakh, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, ko masih bisa bisanya berdalih diblokir oleh sistem, sedangkan  kuasa hukum bersama timnya telah menelusuri lebih jauh, ternyata sertifikat hak milik nomor 2887 tersebut tidak sedang dalam keadaan terblokir, maka kami para ahli waris wajar dong jika mempunyai dugaan ' bahwa Mr.(ID) itu ada yang mempengaruhi/masuk angin, pertanyaanya siapa yang ada dibalik semua ini pungkas abdul rohman.