Senin, 08 Juni 2020

Penanganan Hukum Jalur Litigasi

Yang dimaksud dengan penanganan perkara Litigasi adalah penanganan perkara dalam proses beracara di Pengadilan yang mempunyai tingkatan sebagai berikut
  1. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota Kabupaten atau kota yang memiliki fungsi untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan juga menyelesaikan suatu perkara Perdata maupun Pidana
  2. Pengadilan Tinggi. Merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Adapun biaya penanganan permasalahan hukum secara litigasi pada tingkat Pengadilan Tinggi
  3. Mahkamah Agung. Merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun biaya penanganan permasalahan hukum secara litigasi pada tingkat Mahkamah Agung;
  4. Eksekusi Putusan Pengadilan dan Akta Otenik yang Bersifat Eksekusi. Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas penyelesaian suatu permasalahan hukum terutama pada kasus agraria (pertanahan), wanprestasi, jaminan, dan lainnya harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan yang merupakan upaya paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan atau melaksanakan putusan pengadilan tersebut terutama dengan tujuan memenuhi kepentingan pihak yang menenangkan perkara diperlukan adanya suatu eksekusi. Untuk melaksanakan eksekusi diperlukan biaya

0 komentar:

Posting Komentar