Layanan Hukum Pidana dan Perdata

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata.

Layanan Hukum Perusahan atau Bisnis

Silgar and Partner Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perusahaan atau Bisnis.

Layanan Hukum Ketenagakerjaan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan.

Layanan Hukum Pertanahan dan Properti

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Pertanahan dan Properti.

Layanan Hukum Perbankan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perbankan.

Layanan Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen.

Layanan Hukum Kesehatan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Kesehatan.

Layanan Hukum Tata Usaha Negara

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Jumat, 19 Juni 2020

Merasa Dirugikan ' Konsumen Property Melaporkan Pengembang Ke Polisi

Dikutip Dari : http://www.mpginews.com/2020/06/merasa-dirugikan-konsumen-property.html


MPGI News.com Garut - Jawa Barat - Kamis,18/6/2020 Perumahan pesona cipanas town, adalah sebuah kawasan pemukiman yang dibangun oleh pengembang property yang bernama PT.PESONA INTAN REKSA, tepatnya terletak Jl. Kh. Anwar/Baypas Desa tanjung kamunding kecamatan tarogong kaler garut.

"Namun salah satu penghuni perumahan yang bernama Tania Ramadhani istri dari sdr.Rahmat Hidayat mengeluhkan, betapa susah dan lamanya mendapatkan haknya ujar tania, sesuai perjanjian dengan pihak Developer yakni ' tiga bulan setelah pelunasan, Dokumen/surat -surat atas nama pembeli tersebut akan diserahkan, namun hingga lebih kurang dua tahun surat-surat yang dimaksud tak kunjung diterimanya ujar tania , yang  terlihat sedang didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Anton Widiatno S.H.

"Selanjutnya Selaku Kuasa hukum, Anton Sapaan akrab Pengacara Jebolan Peradi ini juga menyampaikan kepada awak media, sebelumnya saya pernah menemui Sdr. (WS) selaku Direktur PT. PESONA INTAN REKSA dikediamanya, namun dari hasil pertemuan tersebut justru menimbulkan kejanggalan ujar anton ; pasalnya sdr (WS) tidak membuat perjanjian apapun, mengenai kesanggupan apakah (WS) akan memenuhi kewajibanya selaku pengembang ' yakni menyelesaikan Dokumen/surat - surat yang semestinya diterima oleh klien saya paparnya.

"Saya berharap kepada pemkab garut harus lebih selektif kepada semua pengembang property,maupun investor lainya, sebelum perijinanya lengkap, hendaknya dicegah jangan dulu membangun,  Anton juga menegaskan saat ini dirinya baru melaporkan dugaan tindak pidananya saja, namun jika dipandang perlu dirinya juga akan melakukan gugatan perdatanya juga tambah anton.

"Anton juga berpesan kepada (WS) agar segera menyelesaikan tanggung jawabnya, jika tidak! Klien saya sudah bertekad untuk melanjutkan keranah yang  diharapkan memberikan keadilan hukum kepadanya, terkait progres hukum di kepolisian, saat ini sedang ditangani oleh polsek garut kota dan sudah  dikonfirmasi olehnya, jawaban polsek baru pemanggilan melalui surat dan waktunya sudah kurang lebih dua bulan sejak pelaporan pungkas anton.

"Pada waktu dan tempat yang berbeda, awak media juga malakukan konfirmasi terhadap direktur PT. PESONA INTAN REKSA yang berinisial (WS) melalui chating whatshap dan tersambung, namun sayang sampai berita ini ditayangkan,(WS) tidak menjawab satu patah katapun pertanyaan awak media alias bungkam.

selanjutnya camat tarogong kalerpun tak luput  dari bidikan awak media, lewat sambungan telfon seluler camat tarogong kaler saeful rohman menerangkan, kalau tidak salah kecamatan sudah memberikan rekomendasi terkait apa yang dimohonkan oleh pihak pengembang, karena persyaratan untuk memenuhi izin dari lingkungan sampai dengan rekomendasi desa sudah ada,  namun untuk lebih jelasnya besok pagi akan dibuka lagi arsipnya tutur camat ; untuk ketingkat selanjutnya' yakni kedinas tekhnis sampai diterbitkanya izin dari DPMPT kabupaten itu bukan wewenang saya, tapi itu kewajiban yang harus ditempuh oleh pengembang pungkas camat tarkal.

"Jika kemudian dugaan pengembang ini tak mengantongi semua perizinan yang diperlukan terbukti ' tentu aparat yang berwenang diharapkan memberikan sanksi tegas, selain sanksi ancaman Pidana penjara, membayar denda,hingga ke pencabutan izin usaha perseroan itu sudah menanti.

Sudah 2 Tahun Lunas Tapi Belum Dapat Surat Kepemilikan, Warga Garut Laporkan Developer ke Polisi

Dikutp Dari: http://wartasatu.co/sudah-2-tahun-lunas-tapi-belum-dapat-surat-kepemilikan-warga-garut-laporkan-developer-ke-polisi/

Persoalan antara konsumen dengan pihak pengembang/developer perumahan selaku penjual rumah hunian mulai mencuat ke publik.

Hal ini diketahui ketika seorang konsumen perusahaan pengembang perumahan di Kabupaten Garut yang didampingi kuasa hukum nya melakukan konferensi pers kepada sejumlah awak media, Kamis (18/06/2020).

 

Disampaikan Anton Widiatno SH selaku kuasa hukum pasangan suami istri Rahmat Hidayat dan Fani selaku konsumen yang telah membeli rumah di perumahan Pesona Cipanas Town House, kliennya sangat merasa dirugikan dengan perusahaan pengembang perumahan tersebut.

Kerugian ini dialami kliennya, ketika membeli rumah dengan cara cash bertahap yang telah dilunasi, namun setelah waktu dua tahun dari waktu pelunasan tak kunjung mendapatkan surat/sertifikat kepemilikan yang telah dijanjikan oleh pihak pengembang perumahan.

 

“Klien kami sudah melunasi pembelian dengan cara cash bertahap. Namun, setelah dua tahun dari pelunasan pembayaran, tak kunjung mendapat sertifikat kepemilikan dari pihak pengembang perumahan sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan tertera dalam brosur pemasaran perumahan dari pengembang,” kata Anton.

 

Selain tak kunjung mendapatkan surat/sertifikat kepemilikan, pihak pengembang perumahan pun telah tidak melakukan kewajibannya terkait fasilitas yang telah di cantumkan dalam brosur yang diterima oleh kliennya, hingga kliennya tertarik membeli rumah dari pengembang perumahan Pesona Cipanas Town House.“

Dalam brosur yang ditawarkan tersebut dicantumkan fasilitas yang akan didapat konsumen bilamana membeli perumahan Pesona Cipanas Town House.

Seperti, fasilitas air jet pump yang dicantumkan di brosur ternyata tidak ada, sehingga klien kami membuat sumur sendiri. Kemudian dalam brosur juga menyatakan, akta, Pph, BPHTB sudah termasuk didalam biaya pembelian rumah bagi pembeli rumah,” ungkap advokat dari Silgar & Partner.

“Keamanan 24 jam dan CCTV seperti yang ada di brosur pun tidak ada, dan klien kami pernah mengalami kemalingan di rumahnya ini pada beberapa waktu silam, meskipun hanya kehilangan jam dan beberapa barang yang nilainya tak seberapa,” imbuh Anton Widiatno SH.

Dengan perilaku Direktur perusahaan pengembang perumahan yang dinilai tak beritikad baik, dan dugaan adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur pidana oleh pengembang perumahan Pesona Cipanas Town House tersebut, maka pihaknya telah melaporkan ke pihak kepolisian, yakni Polsek Garut Kota pada bulan April tahun 2020 yang lalu.

“Kami melaporkan yang berinisial WS selaku Direktur Perusahaan pengembang perumahan Pesona Cipanas Town House ke Polsek Garut Kota, dengan pasal dugaan pelanggaran pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan Pasal 378 KUHP.Kenapa pelaporannya di Polsek Garut Kota, karena tempat transaksi pembayarannya di sebuah bank yang berlokasi di wilayah hukum Polsek Garut Kota,” beber Anton.

Selain melaporkan WS ke Polisi dengan dugaan tindak pidana, pihaknya selaku kuasa hukum konsumen juga telah mendaftarkan proses hukum Perdata terhadap WS, dan tanggal 30 Juni 2020 nanti direncanakan sidang perdana nya.


“Terhadap WS ini, selain melaporkan ke Kepolisian, kami juga mendaftarkan proses hukum Perdata nya, dan pada tanggal 30 Juni 2020 mendatang direncanakan sidang Perdana nya,” terang Anton. (Ra)

Merasa Tertipu, Warga Pesona Cipanas Town House, Laporkan Developer Ke Polisi

Dikutip Dari: https://www.g-national.com/2020/06/merasa-tertipu-warga-pesona-cipanas-town-house-laporkan-developer-ke-polisi/


Merasa dirugikan oleh pengembang berinisial WS, pemilik rumah Rahmad Hidayat (36) seorang Dosen dan istrinya Tania Ramadhani (28) warga Kampung Cireungit RT.04, RW. 01, Desa Kersamenak, Kecamatan Taragong Kidul, Kabupaten Garut menggugat owner Developer Pesona Cipanas Town House.

Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan oleh kuasa Hukum sepasang suami istri tersebut melalui Kantor Pengacara Silgar& Partners yang beralamat di JI. Siliwangi no.8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Garut Kelas 1B, Jalan Merdeka No.123, Garut.

Saat diwawancara sejumlah awak media, pengacara keluarga Rahmad Hidayat yang menguasakan kepada Anton Widiatno SH. mengatakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2020, pihaknya telah membuat laporan polisi dengan dugaan penipuan dan penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP, Kamis (18/06).

“Sebelumnya klien kami atas nama Bapak Rahmad Hidayat dan Ibu Tania Ramadhani membeli satu unit rumah tinggal di Perumahan Pesona Cipanas Town Hause Blok A Nomor 5 Jl. KH. Anwar Musasad, Kecamatan Taragong Kaler, Kabupaten Garut, Type 100 Luas Tanah 157 M dengan Harga Rp.745 Juta Rupiah ditambah kelebihan Tanah hook dengan luas 40 M² dengan Harga Rp.80 Juta Rupiah, jadi harga total semuanya Rp.825 Juta Rupiah dengan cara pembelian tunai bertahap,” ungkap Anton.

Sebelumnya juga pihak developer dalam hal ini tergugat WS menjanjikan beberapa fasilitas pendukung pada rumah tersebut seperti, cctv, fasilitas umum lainnya, juga pernah menjanjikan perbaikan dan penambahan sarana pada rumah tinggal tersebut, namun semua itu menurut Anton hanya hisapan jempol belaka.

“WS tidak pernah menyediakan sarana air bersih sepeti yang ada pada brosur yang didapatkan, juga keamanan lingkungan hanya ada seorang satpam itu juga kerja malam dan sebentar berjaga kemudian pulang, sedangkan klien kami berada di daerah yang cukup rawan,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan Anton, kliennya telah melakukan kewajiban pembayaran seperti yang telah disepakati semula, namun kepemilikan surat-surat, hak atas tanah dan bangunan sampai saat ini tidak terealisasi, hal tersebut tentu saja membuat pemilik rumah merasa kebingungan.

“Kami sudah menemui WS dan berbicara baik-baik, namun nampaknya tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan hingga terpaksa kami melakukan laporan kepada Aparat Penegak Hukum, agar klien kami mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya. (Joe).

Senin, 08 Juni 2020

Kantor Hukum Silgar & Partners

Kantor Hukum Silgar & Partners beralamat di  Jl. Siliwangi No. 8 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut, Nomor Telp.081224791075 & 08122391234