Layanan Hukum Pidana dan Perdata

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata.

Layanan Hukum Perusahan atau Bisnis

Silgar and Partner Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perusahaan atau Bisnis.

Layanan Hukum Ketenagakerjaan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan.

Layanan Hukum Pertanahan dan Properti

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Pertanahan dan Properti.

Layanan Hukum Perbankan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perbankan.

Layanan Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen.

Layanan Hukum Kesehatan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Kesehatan.

Layanan Hukum Tata Usaha Negara

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Kamis, 28 Mei 2020

Hukum Tata Usaha Negara

PENANGANAN PENYELESAIAN:

Hukum tata usaha negara berarti juga adalah hukum administrasi negara, yakni hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Administrasi Negara secara formal adalah hukum yang mengatur bagaimana menjalankan hukum tata negara. Atau dalam bahasa mudahnya, hukum administrasi negara adalah perangkat hukum formal yang digunakan ketika negara dalam "keadaan yang bergerak".

Hukum Tata Usaha Negara juga berarti bagian dari Hukum Administrasi Negara. Karena dalam arti luas, Hukum Administrasi Negara terbagi menjadi hukum tata pemerintah, hukum tata usahan Negara dan Hukum administrasi Negara dalam arti sempit. Hukum Tata Usaha Negara adalah aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut P de Haan, Hukum administrasi atau hukum tata usaha negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) fungsi normatif (normatieve functie); (2) fungsi instrumental (instrumentele functie) yang terdiri dari fungsi instrumental aktif (dalam bentuk kewenangan) dan fungsi instrumental pasif (dalam bentuk kebijaksanaan/beleid); dan (3) fungsi jaminan (waaraborgfunctie), yang meliputi 3 (tiga) jenis jaminan, yaitu: a. jaminan pemerintahan (bestuurlijk waarborgen) yang menyangkut doelmatige dan democratie, a.l. keterbukaan (openbaarheid), inspraak dan berbagai mekanisme pengawasan (control).

Hukum Kesehatan

PENANGANAN PENYELESAIAN:

HEALTH LAW (HUKUM KESEHATAN)

Menangani pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (stakeholders) dalam bidang kesehatan.Profesi dokter pun menjadi profesi yang berisiko hukum karena kesalahan tindakan medisnya dapat menimbulkan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana

Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

PENANGANAN PENYELESAIAN:

COMPETITION & CONSUMER LAW (HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KONSUMEN)

Menangani tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan (Klien) yang bertentangan Undang-undang, menghadapi dan menangani Permasalahan Hukum yang berhubungan dengan Usaha Klien dan Konsumen Klien.

Hukum Perbankan

PENANGANAN PENYELESAIAN:

BANKING LAW (HUKUM PERBANKAN)

Pendirian Bank Campuran, Pembuatan dan Pemeriksaan Perjanjian Anak Piutang, Pembuatan dan Pemeriksaan Perjanjian Kredit, Penanganan dan Penanggulangan Kredit Macet, Menangani serta memberikan legal opinion terhadap debitur yang beritikad tidak baik serta permasalahan lainnya dibidang perbankan sampai dengan di pengadilan (handling bad debt & others problem related to banking litigation).

Menangani serta menyelesaikan proses eksekusi atas hak jaminan atau hak tanggungan sampai dengan proses lelang (handling guarantee execution up to auction process)