Layanan Hukum Pidana dan Perdata

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata.

Layanan Hukum Perusahan atau Bisnis

Silgar and Partner Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perusahaan atau Bisnis.

Layanan Hukum Ketenagakerjaan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Ketenagakerjaan.

Layanan Hukum Pertanahan dan Properti

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Pertanahan dan Properti.

Layanan Hukum Perbankan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Perbankan.

Layanan Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Persaingan Usaha dan Konsumen.

Layanan Hukum Kesehatan

Silgar and Partners Memberikan Pelayanan Hukum serta Konsultasi Hukum Kesehatan.

Layanan Hukum Tata Usaha Negara

Silgar and Partner memberikan Pelayanan Hukum Serta Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara.

Minggu, 13 September 2020

Kalah di PTUN, Jeratan Pidana Menanti Jika Tidak Jalankan Putusan

Kasus pemecatan sepihak pada Tiga dari lima orang Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, oleh kepala desa nya, berkumpul di salah satu Kantor Pengacara di Garut “Silgar & Partnes” di JI. Siliwangi No 8, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk melakukan konferensi pers terkait gugatan mereka, Jumat (11/09).

 

Ke tiga orang Perangkat Desa tersebut adalah : 1. Yeni Heryanti (38), Alamat : Kampung Kondang Rege RT.03, RW.06, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, 2. Nina Yulianti (27), Alamat : Kampung Kondang Rege, RT.01 RW.06, Desa Sukamukti, Cilawu. 3. Nenden Yuniarsih. (24), alamat : Sindangsari, RT.04, RW.09, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu.

 

Anton Widiatno SH, selaku kuasa hukum para perangkat desa tersebut adalah salah satu pengacara di Garut yang terkenal dengan kearifan sosialnya berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melawan tergugat Kepala Desa Sukamukti dengan Salinan Putusan Nomor Perkara #51/G/2020/PTUN.BDG

 

Pengacara senior Silgar& Partners, Anton Widiatno SH., yang didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut Syarif Hidayat, dan ke tiga orang perangkat desa, mengungkapkan jika pihaknya menerima Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020, dari tiga orang Perangkat Desa yang merasa dirugikan dengan Pemberhentian tersebut, yang merasa keberatan atas Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Titin Karyatin tentang Pemberhentian sebagai  Perangkat Desa Sukamukti.

 

“Terhitung tanggal 7 Januari 2020, Kades memberhentikan Nenden Yunarsih dari jabatan sebagai Kaur Perencanaan, Nina Yuliyanti, dari jabatan Kadus II Desa Sukamukti, Yeni Heryanti dari jabatan Kadus II Desa Sukamukti,” ungkapnya.

 

Anton manambahkan, Para pemohon tidak pernah membuat dan mengajukan Surat Pengunduran diri Sebagai Aparat Desa Sukamukti walaupun dipaksa membuat surat pengunduran diri. Para Pemohon juga beralasan masih bisa dan mampu bekerja sebagai Aparat Desa Sukamukti.

 

“Kami menilai tindakan Kepala Desa Sukamukti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Aparat Desa tidak sesuai dengan aturan hukum, diantaranya, Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67, Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, tegasnya.

 

Namun menurut Anton setelah pihaknya melakukan gugatan dan memenangkan perkara tersebut, mau tidak mau Kades harus segera menjalankan keputusan PTUN, jika tidak maka jeratan pidana akan segera menantinya.

PTUN Menangkan Gugatan Perangkat Desa Sukamukti Kec. Cilawu Kab. Garut

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat mengabulkan gugatan tiga orang perangkat Desa Sukamukti, Kec. Cilawu, Kab. Garut, Jawa Barat.

Para perangkat desa ini sebelumnya menggugat Kepala Desa Sukamukti, karena diberhentikan tanpa alasan yang jelas pada 7 Januari 2020. Padahal mereka sudah bekerja di desa tersebut selama 4 tahun lalu.

Ketiga perangkat desa itu adalah Yeni Heryanti (38), warga Kampung Kondangrege RT 03/06, Nina Yulianti (27), warga Kampung Kondangrege, RT 01/06, dan Nenden Yuniarsih (24), warga Kampung Sindangsari, RT 04/ 09, ketiganya warga Desa Sukamukti, Kec. Cilawu.

“Atas dasar putusan PTUN itu pemecatan yang dilakukan kepala desa Sukamukdi dinyatakan batal atau tidak sah tentang pemberhentian perangkat desa.” kata Anton Widiatno SH, selaku kuasa hukum para perangkat desa didampingi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Garut, Syarif Hidayat, disalah satu kantor pengacara di Garut yaitu Kantor Hukum “Silgar & Partnes ” JI. Siliwangi Np. 8, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (12/09).

Anton menuturkan, isi keputusan hakim PTUN di antaranya 1). Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, 2). Membatalkan SK keputusan kepala desa Sukamukti Kec. Cilawu, Kab. Garut tanggal 7 Januari 2020 nomor 141,1/01/DS/I/2020 tentang pemberhentian ketiga perangkat desa tersebut, 3). Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan kepala desa tentang pemberhentian untuk ketiga perangkat desa tersebut, dan 4). Kepala desa diwajibkan untuk mengembalikan martabat dan kedudukan para perangkat desa sesuai aturan yang berlaku.

”Artinya ketiga perangkat desa tersebut harus segera dipekerjakan kembali seperti semula” ujar Salah satu pengcara di Garut itu.

Ia mengatakan, sebenarnya yang diberhentikan itu ada lima orang, namun yang dua orang menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Sedangkan yang tiga wanita ini menolak menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Kepala Desa.

“Jadi begini, para perangkat desa ini tidak pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri walaupun dipaksa menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat kepala desa. Mereka juga beralasan masih bisa dan mampu bekerja sebagai aparat desa Sukamukti. Bahkan setelah kami cek, ternyata surat pemberhentian ini tidak ada rekemendasi dari camat Cilawu. Makanya para pemohon merasa keberatan dengan keputusan tersebut dan ahirnya memberanikan diri mengajukan ke PTUN, dan menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya sejak Februari 2020. Alhamdulillah hasilnya positif, PTUN memenangkan gugatan perangkat desa ini” ujarnya.

Selanjutnya, kata Anton, pihaknya akan mendampingi ketiganya menghadapi kepala desa sambil membawa amar pususan dari PTUN Bandung.

Senin, 27 Juli 2020

Penghina Guru, Memohon Maaf dan Sesali Kebodohannya Gunakan Medsos

Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap guru yang dilakukan oleh DI (45) warga Kampung Dangiang, RT 02, RW 01, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memasuki babak baru, Senin (28/07).

DI yang melakukan penghinaan kepada guru melalui akun media sosial facebook nya membuat PGRI Kabupaten Garut melakukan upaya hukum dengan menyerahkan kasus tersebut kepada kuasa hukumnya Silgar & Partners, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi, Garut.

Menurut kuasa hukum PGRI yang diwakili Kantor Pengacara di Garut yaitu Anton Widiatno SH saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan kasus tersebut telah dilakukan mediasi antara PGRI dengan DI yang difasilitasi oleh pihaknya.

“Alhamdulillah ada itikad baik dari saudara DI yang memohon maaf atas cuitan status Face book nya yang dirasa telah menghina profesi mulia guru, dan saudara DI datang memenuhi undangan kami untuk melakukan mediasi dengan PGRI Kabupaten Garut,” ungkap Anton.

Sementara DI saat dikonfirmasi di tempat yang sama mengatakan dirinya sangat menyesali perbuatannya yang telah menghina guru, dirinya beralasan sama sekali tidak bermaksud lain hanya meluapkan kedongkolannya terhadap situasi saat ini.

“Saya memohon maaf kepada seluruh guru yang ada di Indonesia umumnya, khusunya yang berada di Kabupaten Garut, karena kebodohan dan ketelodaran saya sehingga telah menyakiti perasaan mereka, sekali lagi mohon dimaafkan atas semua kesalahan saya,” ungkapnya penuh sesal

Jumat, 10 Juli 2020

Kuasa Hukum Ahli Waris Sangat Menyayangkan Kinerja Pelayanan BPN Garut Kurang profesional

Garut -Jawa Barat - Kamis, 9/7/2020 bertempat dikantor ATR/BPN di Jl. Suherman Ciateul Garut, terlihat Kuasa hukum ahli waris H. Ridwan Sidik selaku pemilik SHM 2887 yang bernama Anton Widiatno S.H dari Salah satu kantor pengacara di Garut yaitu Silgar & Partners yang beralamat di Jl. Siliwngi No.8 Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Terlihat sedang berdebat dengan Kasubsi Bidang Sengketa Dan Perkara yang bernisial (ID) persoalanya tujuh bulan kebelakang sertifikat tersebut digugat di Pengadilan Negeri Garut, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Garut lima bulan yang lalu ujar Anton Widiatno, S.H.

"Dan hasil putusanyapun jelas dimenangkan oleh klienya, selaku tergugat tiga, justru BPN lah yang menjadi tergugat satunya tambah Anton Widiatno, S.H. Namun yang membuat saya heran sekarang kan sudah lebih dari waktu yang telah ditentukan, kenapa masih belum dibuka blokiranya sampai saya bersuratpun masih belum dibuka terangnya kesal. Padahal jelas termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita kata anton menambahkan ; pada bagian keenam tentang jangka waktu blokir pasal 13 pada ayat 1, dan 2, sangat jelas, dipertegas oleh bagian ketujuh tentang hapusnya catatan blokir, pasal 15 ayat 1 huruf a,b,c,d ayat 2, dan 3 juga sangat terang benderang namun  pak (ID) selaku kasubsi yang membidangi hal ini justru berdalih, bahwa dirinya mengacu kepada peraturan menteri yang sama namun dibagian sembilan tentang pencatatan blokir atas inisiatif kementerian, pasal 19 huruf a,b,c namun dalil yang dipakai ini tidak didukung oleh bukti, pungkas anton.

"Ditempat yang sama ID ( Kasubsi Penanganan Sengketa dan Perkara) bersikukuh berdalih saat diwawancara oleh awak media, bahwa pemblokiran tersebut secara otomasis masuk didalam sistem ujarnya, namun ketika ditanya apakah syarat - syarat melakukan blokir sebagaimana dimaksud olehnya yakni inisiatif kementerian itu sudah terpenuhi seperti yang termaktub pada pasal 19 huruf a perintah menteri, apakah ada buktinya bahwa menteri itu telah memerintahkan, lantas huruf b. Perintah Kepala kantor wilayah, juga tidak mampu membuktikan surat perintahnya, Atau huruf c. Pertimbangan dalam keadaan mendesak juga tidak mampu dijabarkan dengan baik oleh seorang kasubsi, bahkan ID menyatakan keberatan diliput oleh media, sehingga wawancarapun tidak dilanjutkan.

"Awak media merasa ada yang janggal dengan jawaban (ID) Padahal proses pengadilan sudah diputuskan oleh pengadilan negeri, seharusnya dalam waktu 30 hari sejak diputuskan atau tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat, secara otomatis blokir akan terbuka jika memang benar diblokir, lalu apakah perbuatan kasubsi ini dapat dikatagorikan menentang putusan pengadilan?.. sudah seharusnya pegawai yang diatasnya sering melakukan efaluasi atas kinerja bawahanya, agar kebijakan yang diputuskan tidak merugikan masyarakat.

"Sebelumnya awak media juga telah lakukan wawancara dengan ahli waris yang notabene klien anton yakni abdul rohman, dalam wawancaranya dirinya bersama ahli waris yang lain merasa kecewa,dan tentu sangat dirugikan atas pernyataan yang dilontarkan oleh (ID), karena proses hukum sudah selesai dan telah incrakh, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, ko masih bisa bisanya berdalih diblokir oleh sistem, sedangkan  kuasa hukum bersama timnya telah menelusuri lebih jauh, ternyata sertifikat hak milik nomor 2887 tersebut tidak sedang dalam keadaan terblokir, maka kami para ahli waris wajar dong jika mempunyai dugaan ' bahwa Mr.(ID) itu ada yang mempengaruhi/masuk angin, pertanyaanya siapa yang ada dibalik semua ini pungkas abdul rohman.

Jumat, 19 Juni 2020

Merasa Dirugikan ' Konsumen Property Melaporkan Pengembang Ke Polisi

Dikutip Dari : http://www.mpginews.com/2020/06/merasa-dirugikan-konsumen-property.html


MPGI News.com Garut - Jawa Barat - Kamis,18/6/2020 Perumahan pesona cipanas town, adalah sebuah kawasan pemukiman yang dibangun oleh pengembang property yang bernama PT.PESONA INTAN REKSA, tepatnya terletak Jl. Kh. Anwar/Baypas Desa tanjung kamunding kecamatan tarogong kaler garut.

"Namun salah satu penghuni perumahan yang bernama Tania Ramadhani istri dari sdr.Rahmat Hidayat mengeluhkan, betapa susah dan lamanya mendapatkan haknya ujar tania, sesuai perjanjian dengan pihak Developer yakni ' tiga bulan setelah pelunasan, Dokumen/surat -surat atas nama pembeli tersebut akan diserahkan, namun hingga lebih kurang dua tahun surat-surat yang dimaksud tak kunjung diterimanya ujar tania , yang  terlihat sedang didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Anton Widiatno S.H.

"Selanjutnya Selaku Kuasa hukum, Anton Sapaan akrab Pengacara Jebolan Peradi ini juga menyampaikan kepada awak media, sebelumnya saya pernah menemui Sdr. (WS) selaku Direktur PT. PESONA INTAN REKSA dikediamanya, namun dari hasil pertemuan tersebut justru menimbulkan kejanggalan ujar anton ; pasalnya sdr (WS) tidak membuat perjanjian apapun, mengenai kesanggupan apakah (WS) akan memenuhi kewajibanya selaku pengembang ' yakni menyelesaikan Dokumen/surat - surat yang semestinya diterima oleh klien saya paparnya.

"Saya berharap kepada pemkab garut harus lebih selektif kepada semua pengembang property,maupun investor lainya, sebelum perijinanya lengkap, hendaknya dicegah jangan dulu membangun,  Anton juga menegaskan saat ini dirinya baru melaporkan dugaan tindak pidananya saja, namun jika dipandang perlu dirinya juga akan melakukan gugatan perdatanya juga tambah anton.

"Anton juga berpesan kepada (WS) agar segera menyelesaikan tanggung jawabnya, jika tidak! Klien saya sudah bertekad untuk melanjutkan keranah yang  diharapkan memberikan keadilan hukum kepadanya, terkait progres hukum di kepolisian, saat ini sedang ditangani oleh polsek garut kota dan sudah  dikonfirmasi olehnya, jawaban polsek baru pemanggilan melalui surat dan waktunya sudah kurang lebih dua bulan sejak pelaporan pungkas anton.

"Pada waktu dan tempat yang berbeda, awak media juga malakukan konfirmasi terhadap direktur PT. PESONA INTAN REKSA yang berinisial (WS) melalui chating whatshap dan tersambung, namun sayang sampai berita ini ditayangkan,(WS) tidak menjawab satu patah katapun pertanyaan awak media alias bungkam.

selanjutnya camat tarogong kalerpun tak luput  dari bidikan awak media, lewat sambungan telfon seluler camat tarogong kaler saeful rohman menerangkan, kalau tidak salah kecamatan sudah memberikan rekomendasi terkait apa yang dimohonkan oleh pihak pengembang, karena persyaratan untuk memenuhi izin dari lingkungan sampai dengan rekomendasi desa sudah ada,  namun untuk lebih jelasnya besok pagi akan dibuka lagi arsipnya tutur camat ; untuk ketingkat selanjutnya' yakni kedinas tekhnis sampai diterbitkanya izin dari DPMPT kabupaten itu bukan wewenang saya, tapi itu kewajiban yang harus ditempuh oleh pengembang pungkas camat tarkal.

"Jika kemudian dugaan pengembang ini tak mengantongi semua perizinan yang diperlukan terbukti ' tentu aparat yang berwenang diharapkan memberikan sanksi tegas, selain sanksi ancaman Pidana penjara, membayar denda,hingga ke pencabutan izin usaha perseroan itu sudah menanti.